Endhie21

Pada tahun 1998 lalu terbit satu buku yang menggambarkan secara terbuka mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, judulnya "Financing of Education in Indonesia" tulisan keroyokan yang di-editori oleh David Clark terbitan bareng ADB dan University of Hongkong. Digunakan berbagai sumber resmi sebagai bahan analisis dan dihasilkan beberapa temuan yang mencengangkan; salah satunya adalah betapa besarnya subsidi untuk mahasiswa dibanding untuk siswa sekolah dasar, beratus kali perbedaannya; hal lainnya adalah jomplangnya bantuan bagi siswa sekolah swasta dibanding yang negeri yang menunjukkan pilih kasih perlakuan oleh pemerintah. Setelah 12 tahun kemudian situasi Indonesia sudah jauh berbeda, terjadi desentralisasi sejak 2001 dimana kewenangan sekarang ada di tangan kabupaten/kota dengan formula pembiayaan DAU (dana alokasi umum). Mulai tahun 2005 karena kenaikan drastis harga BBM, untuk mengobati kekecewaan masyarakat diimplementasikan kebijakan BOS (biaya operasional sekolah) yang diterapkan secara merata, baik murid sekolah swata maupun negeri di tingkaran SD dan SMP. Dan terakhir yang cukup fenomenal adalah disahkannya amandemen konstitusi keempat yang menyatakan alokasinya untuk pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Lalu, bagaimana kondisi aktual tentang pembiayaan pendidikan kita?